Diskusi singkat IAPPI dengan Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU PR

Rabu, 01 Maret 2017 jam 17 – 19 IAPPI beraudiensi dengan Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU PR, terkait dengan permintaan masukan ttg LPJKN, yang sudah kita diajukan.
IAPPI : Bagaimana pengaruh berlakunya UU JK baru terhadap LPJKN dan asosiasi profesi ?
Bp. Yaya Supriatna (YS) : UU JK memberi amanat pada pemerintah untuk menjalankan fungsi2 yang berat untuk dijalankan LPJKN karena masalah pendanaan, seperti masalah Litbang. Detailnya akan disusun dalam PP dan Permen PU baru.  Selama masa peralihan PP dan Permen lama masih berlaku, kecuali pada pasal2 yang bertentangan dengan UU JK baru.

IAPPI : Secara spesifik bagaimana dengan sertifikasi tenaga kerja dan sertifikasi badan usaha menurut UU JK baru ini?

YS : Untuk tenaga kerja sepenuhnya akan mengikuti UU Tenaga kerja. Kemen PU PR akan memberikan rekomendasi ke Kemenaker,setelah mendapatkan masukan dari USTK Asosiasi Profesi. Untuk sertifikasi badan usaha, sepenuhmya masih domain Kemen PU PR. Perkara apakah Kemen PU PR nantinya akan memberi kewenangan penilaian usulan USTK Asosisasi ke LPJK seperti yang selama ini berjalan atau ada mekanisme lain, masih belum ditentukan.

IAPPI : Kalau begitu bagaimana mekanismenya selama masa peralihan ini?

YS : Selama masa peralihan, prosedur yang selama ini dilaksanakan tetap berjalan dulu.

IAPPI : Jadi untuk keperluan apa formulir masukan untuk LPJK yang diminta kepada asosiasi untuk dimasukkan ke Kemen PU PR?
YS : Masukan tersebut adalah untuk LPJKN yang sekarang ini berjalan. Kami berterimakasih atas masukan2 yang diberikan. Ada yang saking seriusnya, masukkannya tebal sekali.

IAPPI : Bagaimana dengan LPJKD dalam konteks UU JK baru ?

YS : Saya berpendapat LPJKD jadi wewenang gubernur saja. UU JK baru menekankan agar asosiasi fokus pada tugasnya untuk membina kompetensi anggota2nya, tidak melulu urusan sertifikasi.